"Dieksekusi karena mendengarkan BTS": ARMY terguncang oleh hukum di Korea Utara

Korea Utara merupakan negara satu partai yang berada di bawah kepemimpinan Kim Jong-un dan keluarga Kim. Sistem tersebut kerap digambarkan oleh para akademisi sebagai totaliter atau otoriter, di mana negara menjalankan pengendalian ketat terhadap seluruh sektor, termasuk media, pendidikan, perekonomian, dan kebudayaan. Bahkan, kehidupan sehari-hari warga negara sangat terkait dengan sistem pengawasan sosial yang intensif. Faktor-faktor ini menyebabkan negara tersebut secara luas dianggap sebagai salah satu masyarakat yang paling tertutup dan represif di dunia.

Meskipun kebijakan pengendalian tersebut sebagian dikaitkan dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, tingkat keketatannya terus memicu kontroversi dalam komunitas internasional. Secara khusus, berdasarkan laporan terbaru dari media Korea Selatan dan internasional, Korea Utara mengalami peningkatan tajam dalam pelaksanaan hukuman mati—terutama dalam kasus yang berkaitan dengan konsumsi film dan musik dari Korea Selatan—bahkan melampaui kejahatan serius seperti pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa "politik ketakutan" telah mencapai tingkat yang ekstrem.

Secara lebih rinci, menurut Newsis yang mengutip dari The Guardian, Kelompok Kerja Keadilan Transisional / Transitional Justice Working Group (TJWG) merilis laporan yang menganalisis kondisi hukuman mati selama 13 tahun kepemimpinan Kim Jong-un. Laporan tersebut menemukan bahwa dalam kurun waktu sekitar lima tahun sejak Korea Utara menutup perbatasannya pada Januari 2020, jumlah vonis hukuman mati dan eksekusi yang terkonfirmasi meningkat sebesar 117% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah total individu yang dieksekusi atau dijatuhi hukuman mati tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Perubahan yang paling mengejutkan terletak pada alasan penjatuhan hukuman. Menurut TJWG, eksekusi yang berkaitan dengan menonton, mengimpor, atau menyebarkan konten budaya asing—khususnya drama, film, dan musik yang berasal dari Korea Selatan—meningkat sebesar 250%. Kategori ini bahkan melampaui pembunuhan sebagai alasan yang paling umum untuk hukuman mati di bawah pemerintahan Kim Jong-un, sementara eksekusi untuk kasus pembunuhan justru menurun sebesar 44%.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Amnesti Internasional telah mengumpulkan kesaksian saksi yang mengonfirmasi bahwa aktivitas seperti mendengarkan musik dari BTS atau menonton drama seperti Crash Landing on You maupun Squid Game dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat dijatuhi hukuman mati di Korea Utara. Para pembelot terbaru melaporkan bahwa otoritas Korea Utara melabeli konsumsi budaya Korea Selatan sebagai kejahatan serius guna menciptakan suasana teror yang ektrem.

Banyak penggemar telah mengetahui bahwa hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan masih tetap tegang selama kurang lebih 75 tahun. Sementara itu, Kim Jong-un berulang kali menyampaikan kritik keras terhadap K-pop, yang dipandangnya sebagai pengaruh yang merusak generasi muda domestik serta ancaman terhadap rezim. Pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan seperti Undang-Undang Perlindungan Bahasa dan Budaya Pyeongyang, yang menetapkan sanksi yang berat—termasuk hukuman kerja paksa selama 5 hingga 15 tahun—bagi individu yang tertangkap menonton, mendengarkan, atau memiliki konten seperti K-pop.

Dalam konteks konflik yang berkelanjutan serta kekhawatiran akan dominasi K-pop terhadap budaya domestik, kebijakan semacam ini mungkin tidak sepenuhnya mengejutkan. Namun, kemungkinan penerapan hukuman mati untuk tindakan tersebut hampir tidak terbayangkan dan secara luas dipandang sebagai sesuatu yang ekstrem.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pula indikasi yang menunjukkan bahwa komunitas ARMY di Korea Utara mungkin memang ada meskipun menghadapi risiko yang besar. Baru-baru ini, dalam kampanye pre-save untuk album ARIRANG di Spotify dan Apple Music, para penggemar dikejutkan oleh data yang menunjukkan adanya pre-save yang berasal dari "Korea Utara." Pada saat itu, unggahan yang menceritakan kejadian tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi lucu.

Namun demikian, seiring dengan munculnya laporan terbaru yang menyatakan bahwa mendengarkan BTS dapat berujung pada eksekusi di negara tersebut, banyak penggemar yang beralih dari rasa terhibur menjadi kekhawatiran, serta menyampaikan harapan agar sesama penggemar di seberang perbatasan tetap aman. Sebagian menyatakan keterkejutan atas ketatnya regulasi anti K-pop di Korea Utara, dengan komentar seperti: "Mari selamatkan jiwa-jiwa ini. Tolong jangan disebarkan," "Saya hanya berharap yang terbaik bagi ARMY Korea Utara," "Jangan mengekspos prajurit ungu kita," "Kim Jong-un pasti gemetaran setelah melihat satu stadion menyanyikan 'Arirang' dalam 'Body to Body,'" serta "Seharusnya, tidak ada seorang pun yang dihukum karena menikmati musik. Hal ini sangat memilukan."

Sementara itu, para ahli berpendapat bahwa otoritas Korea Utara memanfaatkan periode isolasi untuk memperluas cakupan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati, dengan tujuan memperketat kontrol internal serta menekan segala bentuk potensi perbedaan pendapat. Sejumlah analisis juga menunjukkan bahwa eskalasi ini mungkin berkaitan dengan upaya konsolidasi kekuatan serta persiapan kemungkinan suksesi generasi keempat yang melibatkan putri Kim Jong-un, Kim Ju-ae.

Shin Hee-seok, seorang analis hukum di TJWG, menegaskan, "Komunitas internasional harus meningkatkan upaya untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan ini serta memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana internasional." TJWG berencana mempresentasikan temuan ini dalam Kongres Dunia yang Menentang Hukuman Mati yang akan diselenggarakan di Paris, Prancis, pada musim panas tahun ini.